PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI
INDONESIA
KELAS KOMUNIKASI A
HOME GROUP 01
Aisha Nabila, 1006694675
Alvin Agustino Saputra, 1006664804
Amalia Ayuningtyas, 1006762333
Dave Ependi, 1006694813
Felicia Olivia, 1006694946
Langitantyo Tri Gezar, 1006695085
Lenny, 1006695103
Makalah Tugas
untuk
Mata Kuliah Ekonomika dan Pembangunan
Sosial
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
ABSTRAK
National
income (pendapatan
nasional) adalah salah satu aspek untuk menentukan tingkat perekonomian suatu
negara. Pendapatan nasional baru dapat dihitung setelah diketahui nilai dari
unsur-unsur ekonomi negara lainnya, antara lain GDP (Gross Domestic Product). Selain itu, dalam penghitungan pendapatan
nasional, dapat digunakan beberapa pendekatan. Yaitu pendekatan produksi,
pendapatan, dan pengeluaran. Dalam tulisan ini akan dijelaskan analisis
pendekatan penghitungan pendapatan nasional yang diterapkan Indonesia. Kemudian
dari tingkat pendapatan nasional, lalu membaginya dengan jumlah penduduk, maka
akan ditemukan tingkat pendapatan per kapita (income per capita) negara tersebut. Selain itu juga perlu dibahas
mengenai distribusi pendapatan nasional di Indonesia pada provinsi-provinsi
yang ada. Maka tulisan ini akan menyertakan data-data yang relevan serta
analisisnya yang disesuaikan dengan teori dan realitas.
BAB I
PENDAHULUAN
Pendapatan
nasional sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro atau ekonomi negara.
Tingkat pendapatan nasional sangat menentukan seberapa kuat perekonomian negara
tersebut untuk dapat menyejahterakan rakyatnya dan bersaing di kancah ekonomi
internasional. Lalu pertanyaan yang muncul adalah: Apa itu pendapatan nasional?
Bagaimana cara menentukannya? Kemudian bagaimana dengan tingkat pendapatan
nasional dan keadaan ekonomi negara Indonesia sendiri?
Makalah
ini dibuat atas latar belakang perlunya pemahaman mengenai ekonomi makro, atau
pendapatan nasional pada khususnya, oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Para mahasiswa selanjutnya dapat menggunakan pemahaman
tersebut untuk melakukan analisis dan kritisi terhadap realita sosial-ekonomi
yang ada. Dan masalah yang ada di negeri ini adalah rendahnya tingkat
pendapatan nasional, sehingga keadaan ekonomi Indonesia dan penduduknya belum
baik, yang kemudian berimbas pada masalah-masalah sosial lainnya.
Tujuan
penulisan makalah ini adalah untuk mendalami pemahaman tersebut dengan
pembahasan teoritis dan realistis. Maka akan disertakan data-data relevan
mengenai pendapatan nasional Indonesia dan teori konsep-konsep pendapatan
nasional yang sudah ada. Selain itu, makalah ini juga ditulis untuk memenuhi
tugas kelompok dalam perkuliahan.
Selain
penyertaan data dan teori, juga disertakan analisis pendekatan penghitungan
pendapatan nasional Indonesia, pendapatan per kapita penduduk Indonesia, serta
distribusi pendapatan nasional di Indonesia. Penulisan dilakukan secara
deskriptif melalui data kuantitatif dan analisis berdasarkan teori terkait.
BAB II
ISI
1. METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
A. Pengertian Pendapatan Nasional (National
Income)
Pendapatan Nasional adalah sejumlah
pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk
memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.
B. Penghitungan Pendapatan Nasional
Metode penghitungan pendapatan nasional secara teori
dapat dihitung dengan menggunakan tiga buah pendekatan, yaitu Pendekatan
Produksi (Production Approach),
Pendekatan Pengeluaran (Expenditure
Approach), dan Pendekatan Pendapatan (Income
Approach). Masing-masing metode pendekatan melihat pendapatan nasional dari
sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi.
1. Pendekatan
Produksi (Production Approach)
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan
nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa akhir
yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan nilai tambah (value added).
Rumus Pendekatan Produksi: Y= (Q1 . P1) + (Q2 . P2) +……(Qn . Pn)
Komponen Pendekatan Produksi:
Y/ Yield =
pendapatan nasional
Q1, Q2 =
jenis dan jumlah produk ke-1, 2, dst.
P1, P2 =
harga produk ke-1, 2, dst.
Qn =
jenis dan jumlah barang berikutnya
Pn =
harga produk berikutnya
Contoh penghitungan pendekatan produksi dengan
pendekatan nilai tambah:
Tabel 1.1 Pendekatan Nilai Tambah
dalam Produksi Perabotan Rumah Tangga
No
|
Jenis Kegiatan / Produksi
|
Nilai Penjualan
|
Nilai Tambah
|
|
|
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
|
1.
|
Mengambil kayu hutan
|
50
|
50
|
2.
|
Menggergaji papan
|
200
|
150
|
3.
|
Membuat
perabot
|
600
|
400
|
4.
|
Menjual perabot ke toko
|
800
|
200
|
Jumlah nilai penjualan dan nilai tambah
|
1.650
|
800
|
Sumber: Sadono Sukirno dalam buku Teori Makro
Ekonomi, 2006
Dengan demikian, jumlah nilai tambah yang
diwujudkan oleh keempat kegiatan itu adalah Rp 800.000. Pengeluaran konsumen
untuk membeli perabot ini berarti Rp 800.000.
Pendapatan nasional menurut pendekatan
produksi terdiri dari 11 sektor ekonomi (lapangan usaha) di Indonesia yang
dikelompokkan menjadi:
- Sektor primer:
pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan tambang.
-
Sektor sekunder:
industri pengolahan, listrik, gas, air, dan bangunan.
- Sektor
tersier: perdagangan, hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, keuangan
(perbankan), sewa, jasa perusahaan, pemerintahan, dan pertahanan.
2.
Pendekatan Pengeluaran ( Expenditure Approach)
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan
nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli
barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang
dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga (Consumption),
pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan
selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X – M) atau Ekspor Neto.
Rumus
Pendekatan Pengeluaran: Y = C + I + G + ( X
– M)
Komponen Pendekatan Pengeluaran:
Y/ Yield = Pendapatan nasional
C =
Consumption/ konsumsi oleh rumah
tangga konsumsi
I =
Investment/ investasi oleh rumah
tangga produksi
G =
Government Expenditure/ pengeluaran
pemerintah
X dan M =
Export and import/ ekspor dan impor
Contoh penghitungan pendekatan pengeluaran:
Data di bawah ini adalah komponen-komponen
pendapatan nasional di suatu negara pada tahun 2009 dalam triliun (T) rupiah.
1.
Upah dan gaji 13,0 6.
Konsumsi Rumah Tangga 161,8
2.
Impor 2,5 7. Belanja pemerintah 44,5
3.
Laba perusahaan 10,5 8. Depresiasi 7,5
4.
Sewa 11,5 9. Modal swasta
15,1
5.
Ekspor 4,0 10. Investasi 60,4
Pendekatan Pengeluaran: Y= C + I + G + (X – M)
Y = 161, 8 + 60, 4 + 44, 5 + (4 – 2,5) T
= 161, 8 + 60, 4 + 44, 5 + 1,5 T
= 268,2 T
3.
Pendekatan Pendapatan (
Income Approach)
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan
nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau
penerimaan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu
periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang digunakan
untuk mewujudkan pendapatan nasional.
Rumus Pendekatan Pendapatan: Y= W + R + i + P
Komponen Pendekatan
pendapatan:
Y/Yield =
Pendapatan nasional
W = Wage/ upah atau gaji dari faktor produksi tenaga kerja
R = Rent/
sewa dari faktor produksi alam
i =
Interest/ bunga modal dari faktor
produksi modal
P = Profit/ laba dari faktor produksi skill atau kewirausahaan
Sampai sekarang, Indonesia
belum menggunakan cara ini untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Salah satu
negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat.
Contoh penghitungan pendekatan
pendapatan:
Tabel 1.2
Pendapatan Nasional Amerika Serikat 2007 (milyar dolar AS)
No
|
Jenis Kegiatan
|
Nilai (milyar)
|
Persentasi
|
1.
|
Ganjaran untuk pekerja
|
4.703
|
70,7
|
2.
|
Pendapatan usaha perorangan
|
545
|
8,2
|
3.
|
Pendapatan dari sewa
|
148
|
2,2
|
4.
|
Laba perusahaan perseroan
|
804
|
12,1
|
5.
|
Bunga bersih neto
|
450
|
6,8
|
Pendapatan Nasional
|
6.650
|
100
|
Sumber: Sadono Sukirno dalam buku
Teori Makro Ekonomi, 2006
Dengan demikian,
pendapatan nasional Amerika Serikat pada tahun tersebut adalah US$ 6.650 milyar
lebih rendah dari PDBnya US$ 8.804 milyar pada tahun sama karena depresiasi,
pajak tidak langsung, dan pendapatan neto luar tidak termasuk lagi.
C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pendekatan Pendapatan
Nasional
1. Pendekatan Produksi (Production Approach)
Kelebihan pendekatan ini
adalah kita dapat melihat sumbangan berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha
dalam mewujudkan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara yang
dicapai dengan nilai output yang dihasilkan. Kekurangan pendekatan ini
adalah kadang-kadang sangat sulit untuk menentukan harga barang-barang dan
adanya depresiasi atau penyusutan kualitas barang. Sebagai contoh, walaupun
dengan mudah dapat dihitung jumlah produksi karet, tetapi sulit sekali untuk menentukan
nilai produksinya dalam pendapatan nasional karena harga barang terus berubah.
2. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
Kelebihan
pendekatan ini adalah kita dapat mengetahui secara jelas komposisi dari
perbelanjaan agregat yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan dapat
digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi
masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kekurangan
pendekatan ini adalah dalam praktiknya, timbul kesulitan dalam menentukan
apakah suatu barang itu barang jadi atau setengah jadi sehingga menimbulkan
masalah penghitungan ganda atau dua kali (double
counting).
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Kelebihan
pendekatan ini adalah dapat memberikan gambaran tingkat atau taraf kemakmuran
masyarakat dan perubahannya dilihat dari pendapatannya. Kekurangan
pendekatan ini adalah tidak adanya penghitungan pendapatan perusahaan milik
perseorangan atau keluarga dalam empat komponen pendapatan dalam pendekatan
ini.
D. Metode Pendekatan Pendapatan Nasional di Indonesia
Selama ini, setelah dianalisis
lebih jauh Indonesia menggunakan dua metode pendekatan untuk menghitung
pendapatan nasionalnya, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.
Sedangkan, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan
masih belum digunakan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan masih kurangnya
pengelolaan dan pendistribusian pendapatan yang merata ke seluruh masyarakat
yang ada di Indonesia sehingga masih terjadi ketimpangan ekonomi di dalam
masyarakatnya.
2. DATA DAN ANALISIS PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO (GDP)
INDONESIA
Harga konstan membuat
perhitungan terwakili, sehingga efek inflasi tidak diperhitungkan. Nilai dari
setiap periode waktu ditampilkan dalam lingkup harga-harga pada saat bebeapa
periode dasar.
Perhitungan dari harga
berlaku menunjukkan data, di mana nilai tiap barang ditampilkan dalam lingkup
harga-harga periode itu juga.
Kemudian dari tabel-tabel
di atas, kita dapat melihat posisi GDP Indonesia. Indonesia memang mengalami
peningkatan nilai GDP dari tahun ke tahun, namun bila dibandingkan dengan
negara maju, maka Indonesia masih jauh tertinggal. Untuk itu, sangat perlu
dilaksanakan program-program ekonomi yang diharap mampu mendongkrak posisi GDP
Indonesia secara signifikan.
3. INCOME PER CAPITA / PENDAPATAN PER KAPITA
A.
Konsep Pendapatan Nasional yang Terkait
dengan Pendapatan Per Kapita
-
Gross Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB)
Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan
warga negara (termasuk asing) yang berada di wilayah negara selama satu tahun.
-
Gross National Product (GNP) / Produk Nasional Bruto (PNB)
Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan
warga negara (tidak termasuk asing), ditambah warga negara tersebut yang berada
di luar negeri selama satu tahun.
GNP = GDP – NFIFA
* NFIFA: Nett Factor Income From Abroad / Netto faktor luar negeri
- Nett
National Product (NNP)
NNP = GNP – (Depreciation + Replacement)
* Depreciation:
penyusutan, Replacement: penggantian
barang modal
- Nett
National Income (NNI)
NNI = NNP – Indirect Tax (pajak tidak langsung)
-
Personal Income (PI)
PI = NNI + Transfer Payment – (Social Security Payment + Assurance + Undistributed Profit + Corporate
Taxes)
-
Disposible Income (DI)
DI = PI – Direct Tax (pajak
langsung)
B. Menghitung Pendapatan Per Kapita
Pendapatan
per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode
tertentu. Konsep pendapatan per kapita/ Income
Per Capita (IPC) digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu
negara pada periode tertentu. IPC = GNP/Q
IPC: Income Per Capita
GNP: Gross
National Product
Q:
Jumlah Penduduk |
C.
Data Pendapatan Per Kapita Indonesia
Data World Bank
|
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
Indonesia
|
GNI per capita, PPP (current
international $)
|
1,270.00
|
1,410.00
|
1,420.00
|
1,560.00
|
1,850.00
|
2,020.00
|
2,200.00
|
2,380.00
|
2,490.00
|
2,100.00
|
Indonesia
|
Population, total (in millions)
|
174.5
|
177.4
|
180.3
|
183.1
|
185.9
|
188.7
|
191.5
|
194.3
|
197
|
199.8
|
Indonesia
|
GDP (current US$) (in millions)
|
101,455.20
|
114,426.50
|
128,168.00
|
139,116.30
|
158,006.80
|
176,892.10
|
202,132.00
|
227,369.70
|
215,748.90
|
95,445.50
|
Indonesia
|
GDP growth (annual %)
|
9.1
|
9
|
8.9
|
7.2
|
7.3
|
7.5
|
8.4
|
7.6
|
4.7
|
-13.1
|
Tabel 3.1. Data Perekonomian Indonesia 1989-2008 Versi World Bank
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2,070.00
|
2,160.00
|
2,220.00
|
2,300.00
|
2,650.00
|
2,850.00
|
3,060.00
|
3,310.00
|
3,590.00
|
3,860.00
|
202.5
|
205.3
|
208.1
|
210.9
|
213.7
|
216.4
|
219.2
|
222
|
224.7
|
227.3
|
140,001.40
|
165,021.00
|
160,446.90
|
195,660.60
|
234,772.50
|
256,836.90
|
285,868.70
|
364,570.40
|
432,216.70
|
510,503.90
|
0.8
|
4.9
|
3.6
|
4.5
|
4.8
|
5
|
5.7
|
5.5
|
6.3
|
6
|
Tabel 3.2. Posisi Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 2009
Dari
data di atas, dapat dilihat perbedaan tingkat pendapatan per kapita Indonesia
menurut kedua lembaga tersebut, disebabkan perbedaan metode dan penggunaan
variabel.
Menurut
World Bank, batas untuk menyatakan
negara msikin adalah dengan pendapatan per kapita minimum $ 2.00/orang/hari.
Namun berdasarkan data di atas, Indonesia masih berada di bawah batas tersebut.
Maka Indonesia dapat dinyatakan sebagai negara miskin atau lower-middle income country.
4. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA
A. Distribusi Pendapatan Nasional yang Diterima Provinsi Terkaya
Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS
edisi Agustus 2010, Kota Bontang di Kalimantan Timur pada 2009 membukukan PDB
per kapita tertinggi.
1. Kota Bontang, Kaltim
PDB per kapita Kota Bontang tercatat
sebesar Rp 368,05 juta. Bontang yang terletak sekitar 120 kilometer dari
Samarinda itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan
barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan, dan Selat Makassar di timur.
Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara
nasional kepada karyawan atau buruh, yakni Rp 2,15 juta per bulan.
Sejumlah perusahaan besar beroperasi di
kota ini, di antaranya Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan
amoniak), dan Indominco Mandiri (batu bara). Bontang juga memiliki kawasan
industri petrokimia dan merupakan kota yang berorientasi di bidang industri,
jasa serta perdagangan.
2. Kabupaten Mimika, Papua
Kabupaten Mimika di Papua selama 2009
membukukan PDB per kapita Rp 295,05 juta. Di Kabupaten Mimika yang beribukota
Timika itu beroperasi salah satu tambang emas terbesar dunia, PT Freeport
Indonesia. Gaji atau upah rata-rata yang diterima pegawai atau buruh di Papua
juga tertinggi di Indonesia, yakni Rp 2,16 juta per bulan.
Berdasarkan data Hasil Audit Badan
Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009, Kabupaten
Mimika mencatat dana bagi hasil Rp 424,33 miliar. Namun, perolehan dana bagi
hasil itu masih lebih rendah dibanding Bontang yang mencapai Rp 476,83 miliar.
3. Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PDB per kapita tertinggi ketiga adalah
Jakarta Pusat yang mencapai Rp 224,41 juta. Sebagai daerah pusat ibukota
pemerintahan, Jakarta Pusat diuntungkan dengan berkembangnya transaksi bisnis
dan jasa. Upah atau gaji rata-rata yang diterima pegawai, pekerja atau buruh di
Jakarta, tergolong tinggi, yakni Rp 1,92 juta per bulan.
4. Kota Kediri, Jawa Timur
Sementara itu, Kota Kediri di Jawa Timur
mencatatkan PDB per kapita Rp 202,33 juta, atau menempati urutan keempat
terbesar. Di kota kretek itu beroperasi pabrik rokok besar, PT Gudang Garam Tbk
yang tahun lalu mencatatkan pendapatan Rp 32,97 triliun.
5. Kabupaten Siak, Riau
Di urutan berikutnya, Kabupaten Siak di
Riau membukukan PDB per kapita Rp 156,35 juta. Tidak ada perusahaan yang
menonjol di daerah tersebut, meski potensi unggulan daerah ini adalah sektor
pertambangan minyak bumi. Kabupaten Siak juga memiliki potensi strategis
mengingat daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi
"Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand
Growth Triangle).
Dengan jarak hanya 150 kilometer dari
Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang
di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan
layanan perdagangan internasional.
Namun, untuk dana bagi hasil, Siak
menempati peringkat keempat terbesar atau mencapai Rp 993,2 miliar. Penerimaan
dana bagi hasil Kabupaten Siak ini hanya kalah dari Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur sebesar Rp 2,56 triliun, Bengkalis (Riau) Rp 1,51 triliun, dan
Kutai Timur (Kaltim) Rp 1,05 triliun.
6. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara
Barat
Kabupaten lainnya yang mampu membukukan
PDB di atas Rp 100 juta adalah Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat
(NTB). PDB per kapita kabupaten yang di daerahnya beroperasi perusahaan tambang
besar, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu mencapai Rp 128,26 juta.(*)
- Distribusi Pendapatan Nasional yang
Diterima Provinsi Termiskin
10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia
Yang dimaksud
dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah
Rp211.726,- per kapita per bulan.
Jika
membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi
persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu
justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua
dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh
lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Selain Papua,
propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku,
Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di
propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara
prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang
miskinnya sangat tinggi.
10
Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
|
No
|
Propinsi
|
Angka
Kemiskinan
|
1
|
Papua Barat
|
36,80
|
2
|
Papua
|
34,88
|
3
|
Maluku
|
27,74
|
4
|
Sulawesi Barat
|
23,19
|
5
|
Nusa Tenggara Timur
|
23,03
|
6
|
Nusa Tenggara Barat
|
21,55
|
7
|
Aceh
|
20,98
|
8
|
Bangka Belitung
|
18,94
|
9
|
Gorontalo
|
18,70
|
10
|
Sumatera Selatan
|
18,30
|
Tabel 3.3. Sumber: Sensus
Nasional BPS 2010
Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).
Secara teknis GK
dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari;
sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan
dan kesehatan.
Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah
satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka
kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena
sejumlah hal.
Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu
sebesar 3,43 persen.
Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh
bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode
Maret 2009-Maret 2010.
Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka
Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar
1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton
GKG.
Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65
persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45
persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.
Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I
2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran
konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.
C. Penyebab Perbedaan Distribusi Pendapatan Nasional
Timbul perbedaan tingkat pendapatan di
tiap provinsi timbul, antara lain karena adanya perbedaan dalam kepemilikan
sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih
banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Kemudian secara
politis, karena adanya perbedaan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah
mengenai perekonomiannya. Dan secara sosiologis, dapat disebabkan perbedaan kultur
dalam pembagian kerja dan etos kerja, serta perbedaan struktur masyarakat.
D. Koefisien Gini dan Kurva Lorentz
Gini Ratio (Koefisien Gini) biasanya ditunjukkan dengan
Kurva Lorentz yang menunjukkan
hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan
persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama satu tahun. Kurva ini
digunakan sebagai alat ukur distribusi pendapatan.
Tabel 3.4 Kurva Lorentz
Menurut Bank Dunia
- Ketimpangan
tinggi : > 0.5
- Tinggi : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran
< 12% dari total Y.
- Sedang : 40% kelompok termiskin pengeluaran
12-17% dari total Y.
- Rendah : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran
> 17% dari total Y.
E. Cara Meningkatkan Pendapatan Per Kapita
-
Memperbesar
Gross National Product.
-
Menekan
laju pertumbuhan jumlah penduduk.
5. TUJUAN & MANFAAT MEMPELAJARI PENDAPATAN NASIONAL
A. Tujuan
-
Mengetahui
kemampuan dan pemerataan ekonomi masyarakat dan negara.
-
Memperoleh
taksiran akurat tentang nilai barang/ jasa dalam satu tahun.
-
Membantu pemerintah dalam perencanaa dan
pelaksanaan pembangunan.
-
Mengkaji
dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara.
B. Manfaat
-
Mengetahui
struktur perekonomian negara (agraris, industri, atau jasa).
-
Mengetahui
pertumbuhan perekonomian negara, dengan cara mebandingkan pendapatan nasional
dari waktu ke waktu.
-
Dapat
membandingkan perekonomian antar-daerah.
-
Dapat
dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain.
-
Dapat
membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
dari pembahasan mengenai pendapatan nasional di atas adalah, terdapat berbagai
teori dan metode yang dapat digunakan untuk menentukan tingkatan-tingkatan
unsur perekonomian negara. Selain itu, pembahasan di atas juga menyatakan bahwa
Indonesia masih berada pada kondisi ekonomi negara miskin, dilihat dari GDP dan
pendapatan per kapitanya.
Saran
kepada pembaca adalah dengan modal pemahaman di atas, dapat turut serta
memperlancar pembangunan negara. Dan selanjutnya mungkin dapat diperdalam
materi pembahasan di atas pada kesempatan yang lain agar timbul pengembangan
pemahaman yang lebih aplikatif untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang
ada.
Kami
menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam penyelesaian makalah
ini. Semoga bermanfaat.
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono. 2006. “Teori Ekonomi Makro”. Jakarta.
World Development Indicator Database World Bank,
27 September 2010 diakses pada tanggal 9 November 2010 8:18 PM.
www.indonesiamatters.com/946/wold-bank-on.poverty
diakses pada tanggal 9 November 2010 8:17 PM.
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_ekonomi_makro/bab3_pendapatan_nasional_di_indonesia.pdf
diakses pada tanggal 11 November 2010 01.10 PM.
www.docstoc.com/docs/40735347/Pendapatan-Nasional
diakses pada tanggal 11 November 2010 01.16 PM.
http://ocw.usu.ac.id/.../sep_204_slide_minggu_ke__03_:_pengukuran_pendapatan_nasional.pdf
diakses pada tanggal 11 November 2010 01.23 PM.