Kepompong yang tak Kunjung Berkembang

Apakah kau tahu tentang kisah seekor kepompong yang tak kunjung berkembang?
Mari aku ceritakan.

Di sebuah belantara yang tak pernah padam,
dengan perjuangan dan kebengisan,
kepompong ini tumbuh.
Berawal dari ulat kecil yang polos dan bodoh,
ia sendirian memintal dirinya dengan benang ketidaktahuan.
Dimana teman-temannya memintal dengan benang harapan dan kepastian.
Ia hanya seekor ulat yang polos dan bodoh,
menjadi kepompong yang mudah dilupakan.

Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Satu per satu kepompong berkembang,
menjadi kupu-kupu anggun yang penuh harapan.
Warna-warni membawa ide akan masa depan,
untuk sekitarnya, atau hanya untuk diri seorang.
Mereka terbang menantang dunia yang fana.

Tak lama kemudian, kupu-kupu ini berguguran.
Ada karena terik mentari kepalsuan,
sengat ketidaktahudirian,
atau asap industri kebatilan.
Warna-warninya punah dirundung zaman,
walau beberapanya terbang ke masa depan yang benderang.

Lalu bagaimana dengan ulat kecil yang polos dan bodoh itu?
Ia hanya menjadi kepompong yang tak kunjung berkembang.

(Kukusan, 29 Agustus 2015)

BERAKRABAN DENGAN BENCANA

Pada Sabtu, 25 April 2015 lalu, Nepal diguncang gempa bumi berkekuatan 7,8 Skala Ritcher yang menewaskan 7.365 jiwa dan jumlah korban cedera tercatat 14.366 orang (5/5)[1]. Gempa ini disebabkan oleh benturan lempeng benua India dan Eurasia yang berpusat pada kedalaman 15 kilometer di bawah tanah sekitar wilayah Kathmandu, ibukota Nepal. Akibat gempa tektonik ini, setidaknya 600 ribu rumah rusak, 4.500 sekolah hancur, dan sekitar dua juta orang membutuhkan tenda, air, makanan, dan obat-obatan. Nepal juga pernah mengalami bencana serupa pada tahun 1934, di mana 20 ribu jiwa tewas akibat gempa berkekuatan 8,0 Skala Ritcher.

Puing-puing bangunan pasca gempa di Distrik Bhaktapur, Nepal (25/4).

Sumber: Niranjan Shrestha/ASSOCIATED PRESS

Alam Indonesia dan Bencana

Indonesia pernah mengalami gempa dengan karakteristik serupa pada 27 Mei 2006 di Yogyakarta. Gempa ini juga diakibatkan oleh benturan lempeng benua pada kedalaman 17 kilometer di bawah tanah sekitar pesisir Pantai Selatan Jawa yang padat penduduk hingga menewaskan 6.234 jiwa. Tidak hanya sekali, gempa bumi memang kerap terjadi di Indonesia. 26 Desember 2004 di Aceh, gempa berkekuatan 9.3 SR yang diikuti tsunami mengakibatkan 131.028 jiwa meninggal dan 37.000 orang hilang. 30 September 2009 di sekitar Kota Padang, Sumatera Barat, gempa berkekuatan 7,6 SR menewaskan 1.115 jiwa dan menyebabkan 135.299 rumah rusak berat[2]. Selain gempa tektonik akibat benturan lempeng benua, Indonesia juga banyak mengalami gempa vulkanik seperti yang diakibatkan oleh letusan Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815, dan letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883 yang dampaknya terasa di seluruh penjuru dunia.

Alam Indonesia menyimpan sejuta potensi bahaya dan bencana yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada pada patahan lempeng Eurasia dan Indo-Australia layaknya Nepal, disebut sebagai subduksi Sunda Megathrust yang membentang sepanjang garis pantai selatan Indonesia dan bertemu dengan lempeng Pasifik dan Filipina di dekat Maluku. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki 130 gunung berapi aktif dan rawan mengalami gempa bumi. Selain gempa bumi, kondisi alam yang demikian juga membuat Indonesia rawan mengalami bencana lainnya seperti tsunami, tanah longsor, lahar dingin, dan banjir.

Peta lempeng benua antara Nepal dan Indonesia.

Grafis: dongenggeologi.com/Rovicky Dwi Putrohari

Bencana alam telah mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia, serta dapat terus berguguran dan menimpa siapa saja. Manusia tidak dapat menolak terjadinya bencana, namun dapat melakukan persiapan dan mengambil langkah pencegahan untuk meminimalisasi risiko dan dampak yang mungkin terjadi, atau berakraban dengan bencana. Langkah-langkah yang dimaksud dikenal sebagai ‘mitigasi bencana’.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Jadi, mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural terhadap pembangunan fisik bangunan agar lebih tahan gempa, tata wilayah yang berorientasi pencegahan bencana, sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sistematis dan cepat-tanggap, serta secara non-struktural yang berkaitan dengan sosialisasi dan persiapan masyarakat tanggap bencana. Sedangkan untuk mengetahui risiko bencana (risk) ini, kita perlu memperhitungkan tiga faktor, yakni bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) yang terdapat pada suatu wilayah.

Bahaya adalah kejadian yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya dianggap sebuah bencana (disaster) apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.

Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan, baik bahaya alam atau buatan, dapat menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi yang dimaksud dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya, antara lain berupa,

• Kerentanan fisik    : bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah;
• Kerentanan sosial  : kemiskinan, lingkungan, konflik, anak-anak, wanita, lansia;
• Kerentanan mental: ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya, dsb.

Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi bahaya/bencana dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan, budaya dan lainnya).

Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam  kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat yang diakibatkan oleh kombinasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang ada.[3]

Yang Penting untuk Berakraban dengan Bencana

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana dan dapat kita lakukan bersama, yakni

1. Penyediaan informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (www.bmkg.go.id), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM (www.vsi.esdm.go.id), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (www.bnpb.go.id), dan lembaga lainnya, serta dipublikasikan secara luas di tempat-tempat umum.
2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana dengan melibatkan komunitas, organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda secara rutin dan berkelanjutan.
3. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal kepada anak-anak, rapat/rembug warga, seminar, workshop, dan simulasi yang dilakukan di tengah masyarakat umum. Pembuatan media sosialisasi secara kreatif dan inovatif juga perlu dilakukan untuk memperluas pengetahuan akan mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi kebencanaan secara luas seperti konstruksi bangunan tahan gempa, hydrant, tsunami warning system, dan penggunaan robot/drone untuk membantu proses evakuasi bencana.

Tidak ada manusia yang ingin terimpa bencana, dan kita tidak dapat menyalahkan alam akan bahaya yang dapat datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita perlu mengakrabkan diri dengan bencana, mengenal dan memahami risiko, serta mengetahui tindak-tanggap yang harus dilakukan sebelum, di saat, dan sesudah bencana agar kita tidak kaget ketika berjumpa dengannya. Biasanya badai yang dahsyat berawal dari malam yang tenang. Penulis harap tidak demikian, karena Indonesia sudah sedia payung sebelum hujan.

***

Depok, 9 Mei 2015.

Langitantyo Tri Gezar – Gerakan Mari Berbagi

Informasi lebih lanjut mengenai mitigasi bencana dan yang harus dilakukan di saat bencana, baca

http://satulayanan.id/layanan/index/103/perkembangan-bencana-alam/bnpb; dan http://id.wikipedia.org/wiki/Persiapan_bencana.

---

[1]Tempo. 5 Mei 2015. Gempa Nepal: Korban Jiwa Sudah Mencapai 7.365 Orang. http://www.tempo.co/read/news/2015/05/05/118663578/Gempa-Nepal-Korban-Jiwa-Sudah-Mencapai-7365-Orang, diakses pada 9 Mei 2015.

[2]Wikipedia. Daftar gempa bumi di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gempa_bumi_di_Indonesia, diakses pada 9 Mei 2015.

[3]Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana (P2MB), Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah Mitigasi Bencana itu? http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html, diakses pada 9 Mei 2015.

Heavenfire

Heavenfire

By: Langitantyo Tri Gezar

Humankind always try to conquer

Eat weaklings, prey each other

After and after doing the same

Very disgusting: shedding blood and telling lies

Everyday, everytime

No one free from these reality.

From Adam and Eve

Illusion become their sanity

Religion become their weaponry

Eradicate people who oppose authority.

In the name of God!

Soak themselves with hypocrisy

Light a fire in heaven

All struggle must be done

Millions can’t be sacrificed again.

Anything left for our life

Like a sip of water in burning desert

Love that is left for our life

Against all hypocrisy and insanity

Humankind always try to love.

Kukusan, 21 Oktober 2014

*This poem was submitted in English Days UGM 2014 Poem Competition.

"I Farm, therefore I Sovereign": Critical Study of ASEAN Economic Community 2015 in the Food Sector in Indonesia

"I Farm, therefore I Sovereign": Critical Study of ASEAN Economic Community 2015 in the Food Sector in Indonesia

Langitantyo Tri Gezar, Universitas Indonesia

Indonesia is the country with the greatest economic power in Southeast Asia. One of the new emerging forces of the world economy with 9th largest GDP (Gross Domestic Product) in the world, so it was appointed as a member of the G-20, together with big countries like United States of America, Russia, China, and India (World Bank, 2013)[1]. In addition, Indonesia has also become the 7th widest nation in the world, including 1.922.570 km2 of land and 3.257.483 km2 of water (majority is ocean). Not to mention, with a humid tropical climate and 3rd richest biodiversity in the world after Brazil and Congo, it is logical if Indonesia become a prosperous nation, especially in the food sector. But in reality, the sovereignty in food sector has not established yet there.

FAO on September 24, 2010 release a data that shows in those years, 1 billion people experiencing hunger. As much as 98% of it occur in developing countries, and each year 8.1 million children under five years-old died in these countries. Not to mention the problem of malnutrition which causes 60% of deaths in 2009, as well as about 130 million people who suffer from hunger because of rising food prices.[2]

Food sovereignty establishment and liberalization in food sector is a major challenge faced by Indonesia and also developing countries in the near future. With a population reaching 237,6 million in 2010 (BPS, 2010)[3] and is forecasted to reach 270 million inhabitants by 2025 (Hanafie, 2010: 272), Indonesia should immediately take strategic steps to prevent massive famine while sustaining food sovereignty by reducing dependence on imports.

ASEAN Economic Community: Food in the Middle of Liberalization

Food is the most essential needs, determining the quality of human resources as well as socio-political stability in development of a country. Food is not only a basic need but also the fundamental rights for every human being, and is mandatory to be protected. Then, “nation” or “state” as a form of human’s endeavor to aggregating the people’s needs, are obliged to ensure each individuals to get access to nutrious and decent food (Hariyadi, et al, 2009)[4].

However, liberalization of the food sector is threatening the fulfilment of these rights. The establishment of ASEAN Economic Community or AEC is perceived as a threat rather than an opportunity in face of Indonesia’s food sovereignty. The primary keys of AEC are; (a) a single market and production base, (b) a competitive economic area, (c) a fair development region, and (d) ASEAN’s integration into global economy. In spirit of neoliberalism, which means reducing government’s role in economy and public sectors, ASEAN becomes a region where goods, services, capital, and workforce are moving freely, including in the food, agriculture and forestry sector, as noted in the AEC’s blueprint, item A7 (Hertanti, 2012)[5].

As an economic paradigm, neoliberalism assumes that market is the most effective actors to determine the success of a national development. Intervention of the government, such as subsidies and tariffs, are looked as barriers that reduce the effectiveness of market mechanisms (Mantra, 2011: 4)[6]. Neoliberalism, or often called as the "Washington Consensus", designed as a response to the economic problems in Latin America in the 1980s, in which their economic policies were geared to reduce unemployment and equitable income, but thus caused a huge deficit and crisis. Neoliberals see the failure was caused by fails of state-owned enterprises, streamline protection policy which made private companies were became inefficient, as well as a loose monetary policy that lead to uncontrolled inflation (Stiglitz, 2002: 53)[7]. To answer it, World Bank and IMF  offered three pillars of reformation: fiscal austerity, privatization, and free-market liberalization. This model of policy is based on a competitive equilibrium model which rooted in the principle of Adam Smith’s "invisible hand". The basic assumption of this paradigm is putting the market as the main actors of the economy, the liberalization of the market without government’s intervention, deleting the government’s spending in the public goods, deregulating policies that restrict market mechanisms, as well as privatization of government’s assets (Mantra, 2011).

Majority of ASEAN member are agricultural countries. With its geographical and socio-cultural potentials, ASEAN has an opportunity to become the producer of the global food needs. However, liberalization in these sectors have been caused much harm for Indonesian farmers. The number of households in agricultural enterprises in Indonesia are recorded as much as 26,14 million, agricultural enterprises incorporated by law firm is 4.165 totaled, plus other types of agricultural businesses as much as 5.922 units, both in the area of crops, horticulture, animal husbandry, fisheries, forestry, and agricultural services (BPS, 2013)[8]. According to the Indonesian Farmers' Alliance (2011)[9], in 2010, China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) a neoliberal policy that preceded AEC, had harmed Indonesian farmers through the invasion of imported goods from China. For example, the importation of onions all year in 2011 reached 17.25 million kilograms with a value of 5.9 million USD, or surged 264% compared to December 2010, made Indonesian onion farmers lose a potential income amounting to 14.675.192.000.000 IDR (around 1.2 billion USD).

Neoliberalism has moved the food pricing, which were previously regulated by the government, into market mechanisms. The free market gives room for brokers to determine the price of commodities, so the food sector is no longer aiming at the fulfilment of domestic needs, but rather to satisfy the interest of conglomerates (Hertanti, 2012). The impacts of liberalization of the food sector are; (a) losses of farmers and poor, (b) causing food crisis, (c) revoke the government’s sovereignty in deciding food policy and its national needs. It has changed the  status of many food producers to become food importers, where 70% of developing countries have become a net importer, making Indonesia which once was the largest rice producers to become the biggest rice importer in the world (Ibid).

I Farm, therefore I Sovereign

Neoliberalism has become a de facto economic policy paradigm which hegemonized Indonesia. However, constitutionally, the government should still play a central role in national development regarding food sector. The opening of the 1945 Constitution states that, "to form a Indonesian Government which protects...and to promote the general welfare...based on independence, peace, and justice," then Indonesia food policy must cater for the welfare of the people.

The concept of food sovereignty is a paradigm that can be placed as replacement to neoliberal policy in the face of AEC 2015. This concept holds on; (a) organizing food production based on national needs, (b) prioritizing the fulfillment of national consumption, (c) deregulating the food policies and reserves through protection of domestic market from the negative influence of free market (Hertanti 2012). This policy can be realised with 3 ways, i.e. from bottom, from within and from outside;

(1) From bottom: building Indonesian agriculture from grass roots. Empowerment of local farmers should be conducted through subsidies for agricultural purposes such as organic fertilizer, seeds and construction of irrigation systems, developing farm communities, both in terms of capital, managerial, and technology, as well as running the reforma agraria program;

(2) From within: extending the authority of “Bulog” as government agencies that oversee, organize, and conduct national food needs to become pro-poor. These include the authority to determine the policies of the food export-import, stabilizing food prices in upstream to downstream bases, securing food accessibility, and also coordinating actively with all food sector’s stakeholders;

(3) From outside: Revising agricultural commitments with WTO and ASEAN prioritizing national interests, and seek foreign cooperation partners for mutual benefit in order to achieve a balanced food sovereignty.

Although it was assumed for Indonesia’s interest and perceived in Indonesia’s perspective, the writer think that the problem of food sector in developing countries are not much differ. The brutal liberalization in this sector is a threat for our sovereignty. We should rethink and speak it aloud in vision the government and policy makers shall change its strategy more for the sake of people rather than for the capitalists and food brokers.

---

[1] World Bank. 2013. Gross domestic products 2013, PPP. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf, retrieved on October 31, 2014.

[2] Daeng, Salamudin. 2010. Kedaulatan Pangan Solusi Mengatasi Krisis Pangan. Free Trade Watch. Hal: 97-99.

[3] Indonesia’s Central Bureau of Statistics/Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010. http://www.bps.go.id/65tahun/SP2010_agregat_data_perProvinsi.pdf, retrieved on October 31, 2014.

[4] http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-154-650390876-bab%20i,%20ii,%20iii,%20iv,%20v,%20vi,%20vii%20new.pdf, retrieved on October 31, 2014.

[5] Hertanti, Rachmi. 2012. Thesis. Kajian Atas Dampak Pasal 1 Angka 5 ASEAN Charter mengenai Pembentukan Pasar Tunggal & Basis Produksi (Single Market & Production Base) terhadap Sektor Pangan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

[6] Mantra, Dodi. 2011. Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Bekasi: MantraPress.

[7] Stiglitz, Joseph. 2002. Globalization and Its Discontents. London: Penguin Books.

[8] Indonesia’s Central Bureau of Statistics/Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013. http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf, , retrieved on October 31, 2014.

[9] Indonesian Farmers’ Alliance/Aliansi Petani Indonesia. Juli 2011. Impor dan Kerugian Akibat ACFTA Sektor Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi Indonesia

PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI INDONESIA

KELAS KOMUNIKASI A

HOME GROUP 01

Aisha Nabila,                          1006694675

Alvin Agustino Saputra,         1006664804

Amalia Ayuningtyas,              1006762333

Dave Ependi,                          1006694813

Felicia Olivia,                          1006694946

Langitantyo Tri Gezar,            1006695085

Lenny,                                     1006695103

Makalah Tugas

untuk

Mata Kuliah Ekonomika dan Pembangunan Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRAK

National income (pendapatan nasional) adalah salah satu aspek untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional baru dapat dihitung setelah diketahui nilai dari unsur-unsur ekonomi negara lainnya, antara lain GDP (Gross Domestic Product). Selain itu, dalam penghitungan pendapatan nasional, dapat digunakan beberapa pendekatan. Yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Dalam tulisan ini akan dijelaskan analisis pendekatan penghitungan pendapatan nasional yang diterapkan Indonesia. Kemudian dari tingkat pendapatan nasional, lalu membaginya dengan jumlah penduduk, maka akan ditemukan tingkat pendapatan per kapita (income per capita) negara tersebut. Selain itu juga perlu dibahas mengenai distribusi pendapatan nasional di Indonesia pada provinsi-provinsi yang ada. Maka tulisan ini akan menyertakan data-data yang relevan serta analisisnya yang disesuaikan dengan teori dan realitas.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro atau ekonomi negara. Tingkat pendapatan nasional sangat menentukan seberapa kuat perekonomian negara tersebut untuk dapat menyejahterakan rakyatnya dan bersaing di kancah ekonomi internasional. Lalu pertanyaan yang muncul adalah: Apa itu pendapatan nasional? Bagaimana cara menentukannya? Kemudian bagaimana dengan tingkat pendapatan nasional dan keadaan ekonomi negara Indonesia sendiri?

Makalah ini dibuat atas latar belakang perlunya pemahaman mengenai ekonomi makro, atau pendapatan nasional pada khususnya, oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Para mahasiswa selanjutnya dapat menggunakan pemahaman tersebut untuk melakukan analisis dan kritisi terhadap realita sosial-ekonomi yang ada. Dan masalah yang ada di negeri ini adalah rendahnya tingkat pendapatan nasional, sehingga keadaan ekonomi Indonesia dan penduduknya belum baik, yang kemudian berimbas pada masalah-masalah sosial lainnya. 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendalami pemahaman tersebut dengan pembahasan teoritis dan realistis. Maka akan disertakan data-data relevan mengenai pendapatan nasional Indonesia dan teori konsep-konsep pendapatan nasional yang sudah ada. Selain itu, makalah ini juga ditulis untuk memenuhi tugas kelompok dalam perkuliahan.

Selain penyertaan data dan teori, juga disertakan analisis pendekatan penghitungan pendapatan nasional Indonesia, pendapatan per kapita penduduk Indonesia, serta distribusi pendapatan nasional di Indonesia. Penulisan dilakukan secara deskriptif melalui data kuantitatif dan analisis berdasarkan teori terkait.

BAB II

ISI

1. METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

A. Pengertian Pendapatan Nasional (National Income)

Pendapatan Nasional adalah sejumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

B. Penghitungan Pendapatan Nasional

Metode penghitungan pendapatan nasional secara teori dapat dihitung dengan menggunakan tiga buah pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi (Production Approach), Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach), dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach). Masing-masing metode pendekatan melihat pendapatan nasional dari sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi.

1.      Pendekatan Produksi (Production Approach) 
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan nilai tambah (value added).

Rumus Pendekatan Produksi:   Y= (Q1 . P1) + (Q2 . P2) +……(Qn . Pn)

Komponen Pendekatan Produksi:

Y/ Yield           = pendapatan nasional

Q1, Q2            = jenis dan jumlah produk ke-1, 2, dst.

P1, P2             = harga produk ke-1, 2, dst.

Qn                   = jenis dan jumlah barang berikutnya

Pn                    = harga produk berikutnya

Contoh penghitungan pendekatan produksi dengan pendekatan nilai tambah:

Tabel 1.1  Pendekatan Nilai Tambah dalam Produksi Perabotan Rumah Tangga

No	Jenis Kegiatan / Produksi	Nilai Penjualan	Nilai Tambah
		(ribuan rupiah)        (ribuan rupiah)
1.	Mengambil kayu hutan	50	50
2.	Menggergaji papan	200	150
3.	Membuat  perabot	600	400
4.	Menjual perabot ke toko	800	200
Jumlah nilai penjualan dan nilai tambah		1.650	800

Sumber: Sadono Sukirno dalam buku Teori Makro Ekonomi, 2006

Dengan demikian, jumlah nilai tambah yang diwujudkan oleh keempat kegiatan itu adalah Rp 800.000. Pengeluaran konsumen untuk membeli perabot ini berarti Rp 800.000.

Pendapatan nasional menurut pendekatan produksi terdiri dari 11 sektor ekonomi (lapangan usaha) di Indonesia yang dikelompokkan menjadi:

-      Sektor primer: pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan tambang.

-      Sektor sekunder: industri pengolahan, listrik, gas, air, dan bangunan.

-    Sektor tersier: perdagangan, hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, keuangan (perbankan), sewa, jasa perusahaan, pemerintahan, dan pertahanan.

2.      Pendekatan Pengeluaran ( Expenditure Approach) 
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X – M) atau Ekspor Neto.

Rumus Pendekatan Pengeluaran:    Y = C + I + G + ( X – M)

Komponen Pendekatan Pengeluaran:

Y/ Yield           = Pendapatan nasional

C                     = Consumption/ konsumsi oleh rumah tangga konsumsi

I                       = Investment/ investasi oleh rumah tangga produksi

G                     = Government Expenditure/ pengeluaran pemerintah

X dan M          = Export and import/ ekspor dan impor

Contoh penghitungan pendekatan pengeluaran:

Data di bawah ini adalah komponen-komponen pendapatan nasional di suatu negara pada tahun 2009 dalam triliun (T) rupiah.

1.      Upah dan gaji          13,0        6. Konsumsi Rumah Tangga   161,8

2.      Impor                        2,5         7.   Belanja pemerintah             44,5

3.      Laba perusahaan    10,5         8.   Depresiasi                              7,5

4.      Sewa                       11,5         9.   Modal swasta                       15,1

5.      Ekspor                      4,0       10.   Investasi                               60,4

Pendekatan Pengeluaran:  Y= C + I + G + (X – M)

Y = 161, 8 + 60, 4 + 44, 5 + (4 – 2,5) T

   = 161, 8 + 60, 4 + 44, 5 + 1,5 T

   = 268,2 T

3.      Pendekatan Pendapatan ( Income Approach) 
Dengan pendekatan ini, besarnya pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau penerimaan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Rumus Pendekatan Pendapatan:    Y= W + R + i + P

Komponen Pendekatan pendapatan:

            Y/Yield            = Pendapatan nasional

            W                    = Wage/ upah atau gaji dari faktor produksi tenaga kerja
            R                     = Rent/ sewa dari faktor produksi alam

            i                       = Interest/ bunga modal dari faktor produksi modal

            P                      = Profit/ laba dari faktor produksi skill atau kewirausahaan 

Sampai sekarang, Indonesia belum menggunakan cara ini untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Salah satu negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat.

Contoh penghitungan pendekatan pendapatan:

 Tabel 1.2  Pendapatan Nasional Amerika Serikat 2007 (milyar dolar AS)

No	Jenis Kegiatan	Nilai (milyar)	Persentasi
1.	Ganjaran untuk pekerja	4.703	70,7
2.	Pendapatan usaha perorangan	545	8,2
3.	Pendapatan dari sewa	148	2,2
4.	Laba perusahaan perseroan	804	12,1
5.	Bunga bersih neto	450	6,8
Pendapatan Nasional		6.650	100

Sumber: Sadono Sukirno dalam buku Teori Makro Ekonomi, 2006

Dengan demikian, pendapatan nasional Amerika Serikat pada tahun tersebut adalah US$ 6.650 milyar lebih rendah dari PDBnya US$ 8.804 milyar pada tahun sama karena depresiasi, pajak tidak langsung, dan pendapatan neto luar tidak termasuk lagi.

C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pendekatan Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Kelebihan pendekatan ini adalah kita dapat melihat sumbangan berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha dalam mewujudkan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dengan nilai output yang dihasilkan. Kekurangan pendekatan ini adalah kadang-kadang sangat sulit untuk menentukan harga barang-barang dan adanya depresiasi atau penyusutan kualitas barang. Sebagai contoh, walaupun dengan mudah dapat dihitung jumlah produksi karet, tetapi sulit sekali untuk menentukan nilai produksinya dalam pendapatan nasional karena harga barang terus berubah.

2. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Kelebihan pendekatan ini adalah kita dapat mengetahui secara jelas komposisi dari perbelanjaan agregat yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kekurangan pendekatan ini adalah dalam praktiknya, timbul kesulitan dalam menentukan apakah suatu barang itu barang jadi atau setengah jadi sehingga menimbulkan masalah penghitungan ganda atau dua kali (double counting).

3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Kelebihan pendekatan ini adalah dapat memberikan gambaran tingkat atau taraf kemakmuran masyarakat dan perubahannya dilihat dari pendapatannya. Kekurangan pendekatan ini adalah tidak adanya penghitungan pendapatan perusahaan milik perseorangan atau keluarga dalam empat komponen pendapatan dalam pendekatan ini.

D. Metode Pendekatan Pendapatan Nasional di Indonesia

Selama ini, setelah dianalisis lebih jauh Indonesia menggunakan dua metode pendekatan untuk menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan masih belum digunakan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengelolaan dan pendistribusian pendapatan yang merata ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sehingga masih terjadi ketimpangan ekonomi di dalam masyarakatnya.

2. DATA DAN ANALISIS PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO (GDP) INDONESIA

Harga konstan membuat perhitungan terwakili, sehingga efek inflasi tidak diperhitungkan. Nilai dari setiap periode waktu ditampilkan dalam lingkup harga-harga pada saat bebeapa periode dasar.

Perhitungan dari harga berlaku menunjukkan data, di mana nilai tiap barang ditampilkan dalam lingkup harga-harga periode itu juga.

Kemudian dari tabel-tabel di atas, kita dapat melihat posisi GDP Indonesia. Indonesia memang mengalami peningkatan nilai GDP dari tahun ke tahun, namun bila dibandingkan dengan negara maju, maka Indonesia masih jauh tertinggal. Untuk itu, sangat perlu dilaksanakan program-program ekonomi yang diharap mampu mendongkrak posisi GDP Indonesia secara signifikan.

3.      INCOME PER CAPITA / PENDAPATAN PER KAPITA

A.    Konsep Pendapatan Nasional yang Terkait dengan Pendapatan Per Kapita

-          Gross Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB)

Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara (termasuk asing) yang berada di wilayah negara selama satu tahun.

-          Gross National Product (GNP) / Produk Nasional Bruto (PNB)

Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara (tidak termasuk asing), ditambah warga negara tersebut yang berada di luar negeri selama satu tahun.

GNP = GDP – NFIFA

* NFIFA: Nett Factor Income From Abroad / Netto faktor luar negeri

-     Nett National Product (NNP)

            NNP = GNP – (Depreciation + Replacement)

* Depreciation: penyusutan, Replacement: penggantian barang modal

-     Nett National Income (NNI)

            NNI = NNP – Indirect Tax (pajak tidak langsung)

-          Personal Income (PI)

PI = NNI + Transfer Payment – (Social Security Payment + Assurance + Undistributed Profit + Corporate Taxes)

-          Disposible Income (DI)

DI = PI – Direct Tax (pajak langsung)

B. Menghitung Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Konsep pendapatan per kapita/ Income Per Capita (IPC) digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada periode tertentu. IPC = GNP/Q

IPC:   Income Per Capita GNP: Gross National Product Q:       Jumlah Penduduk

C.    Data Pendapatan Per Kapita Indonesia

Data World Bank

		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Indonesia	GNI per capita, PPP (current international $)	1,270.00	1,410.00	1,420.00	1,560.00	1,850.00	2,020.00	2,200.00	2,380.00	2,490.00	2,100.00
Indonesia	Population, total (in millions)	174.5	177.4	180.3	183.1	185.9	188.7	191.5	194.3	197	199.8
Indonesia	GDP (current US$) (in millions)	101,455.20	114,426.50	128,168.00	139,116.30	158,006.80	176,892.10	202,132.00	227,369.70	215,748.90	95,445.50
Indonesia	GDP growth (annual %)	9.1	9	8.9	7.2	7.3	7.5	8.4	7.6	4.7	-13.1

Tabel 3.1. Data Perekonomian Indonesia 1989-2008 Versi World Bank

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
2,070.00	2,160.00	2,220.00	2,300.00	2,650.00	2,850.00	3,060.00	3,310.00	3,590.00	3,860.00
202.5	205.3	208.1	210.9	213.7	216.4	219.2	222	224.7	227.3
140,001.40	165,021.00	160,446.90	195,660.60	234,772.50	256,836.90	285,868.70	364,570.40	432,216.70	510,503.90
0.8	4.9	3.6	4.5	4.8	5	5.7	5.5	6.3	6

Tabel 3.2. Posisi Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 2009            

Dari data di atas, dapat dilihat perbedaan tingkat pendapatan per kapita Indonesia menurut kedua lembaga tersebut, disebabkan perbedaan metode dan penggunaan variabel.

Menurut World Bank, batas untuk menyatakan negara msikin adalah dengan pendapatan per kapita minimum $ 2.00/orang/hari. Namun berdasarkan data di atas, Indonesia masih berada di bawah batas tersebut. Maka Indonesia dapat dinyatakan sebagai negara miskin atau lower-middle income country.

4. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

A. Distribusi Pendapatan Nasional yang Diterima Provinsi Terkaya

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS edisi Agustus 2010, Kota Bontang di Kalimantan Timur pada 2009 membukukan PDB per kapita tertinggi.

1. Kota Bontang, Kaltim

PDB per kapita Kota Bontang tercatat sebesar Rp 368,05 juta. Bontang yang terletak sekitar 120 kilometer dari Samarinda itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan, dan Selat Makassar di timur. Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh, yakni Rp 2,15 juta per bulan.

Sejumlah perusahaan besar beroperasi di kota ini, di antaranya Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak), dan Indominco Mandiri (batu bara). Bontang juga memiliki kawasan industri petrokimia dan merupakan kota yang berorientasi di bidang industri, jasa serta perdagangan.

2. Kabupaten Mimika, Papua

Kabupaten Mimika di Papua selama 2009 membukukan PDB per kapita Rp 295,05 juta. Di Kabupaten Mimika yang beribukota Timika itu beroperasi salah satu tambang emas terbesar dunia, PT Freeport Indonesia. Gaji atau upah rata-rata yang diterima pegawai atau buruh di Papua juga tertinggi di Indonesia, yakni Rp 2,16 juta per bulan.

Berdasarkan data Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009, Kabupaten Mimika mencatat dana bagi hasil Rp 424,33 miliar. Namun, perolehan dana bagi hasil itu masih lebih rendah dibanding Bontang yang mencapai Rp 476,83 miliar.

3. Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PDB per kapita tertinggi ketiga adalah Jakarta Pusat yang mencapai Rp 224,41 juta. Sebagai daerah pusat ibukota pemerintahan, Jakarta Pusat diuntungkan dengan berkembangnya transaksi bisnis dan jasa. Upah atau gaji rata-rata yang diterima pegawai, pekerja atau buruh di Jakarta, tergolong tinggi, yakni Rp 1,92 juta per bulan.

4. Kota Kediri, Jawa Timur

Sementara itu, Kota Kediri di Jawa Timur mencatatkan PDB per kapita Rp 202,33 juta, atau menempati urutan keempat terbesar. Di kota kretek itu beroperasi pabrik rokok besar, PT Gudang Garam Tbk yang tahun lalu mencatatkan pendapatan Rp 32,97 triliun.

5. Kabupaten Siak, Riau

Di urutan berikutnya, Kabupaten Siak di Riau membukukan PDB per kapita Rp 156,35 juta. Tidak ada perusahaan yang menonjol di daerah tersebut, meski potensi unggulan daerah ini adalah sektor pertambangan minyak bumi. Kabupaten Siak juga memiliki potensi strategis mengingat daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).

Dengan jarak hanya 150 kilometer dari Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan layanan perdagangan internasional.

Namun, untuk dana bagi hasil, Siak menempati peringkat keempat terbesar atau mencapai Rp 993,2 miliar. Penerimaan dana bagi hasil Kabupaten Siak ini hanya kalah dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebesar Rp 2,56 triliun, Bengkalis (Riau) Rp 1,51 triliun, dan Kutai Timur (Kaltim) Rp 1,05 triliun.

6. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten lainnya yang mampu membukukan PDB di atas Rp 100 juta adalah Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB). PDB per kapita kabupaten yang di daerahnya beroperasi perusahaan tambang besar, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu mencapai Rp 128,26 juta.(*)

2. Distribusi Pendapatan Nasional yang Diterima Provinsi Termiskin

10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia

Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan.

Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
No	Propinsi	Angka Kemiskinan
1	Papua Barat	36,80
2	Papua	34,88
3	Maluku	27,74
4	Sulawesi Barat	23,19
5	Nusa Tenggara Timur	23,03
6	Nusa Tenggara Barat	21,55
7	Aceh	20,98
8	Bangka Belitung	18,94
9	Gorontalo	18,70
10	Sumatera Selatan	18,30

Tabel 3.3. Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen.

Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG. 

Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.

Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

C. Penyebab Perbedaan Distribusi Pendapatan Nasional

Timbul perbedaan tingkat pendapatan di tiap provinsi timbul, antara lain karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Kemudian secara politis, karena adanya perbedaan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah mengenai perekonomiannya. Dan secara sosiologis, dapat disebabkan perbedaan kultur dalam pembagian kerja dan etos kerja, serta perbedaan struktur masyarakat.

D. Koefisien Gini dan Kurva Lorentz

Gini Ratio (Koefisien Gini) biasanya ditunjukkan dengan Kurva Lorentz yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama satu tahun. Kurva ini digunakan sebagai alat ukur distribusi pendapatan.

         

   Tabel 3.4 Kurva Lorentz

Menurut Bank Dunia
- Ketimpangan tinggi    : > 0.5
- Tinggi  : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran < 12% dari total Y.

- Sedang : 40% kelompok termiskin pengeluaran 12-17% dari total Y.

- Rendah : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran > 17% dari total Y.

E. Cara Meningkatkan Pendapatan Per Kapita

-          Memperbesar Gross National Product.

-          Menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

5. TUJUAN & MANFAAT MEMPELAJARI PENDAPATAN NASIONAL

A. Tujuan

-          Mengetahui kemampuan dan pemerataan ekonomi masyarakat dan negara.

-          Memperoleh taksiran akurat tentang nilai barang/ jasa dalam satu tahun.

-           Membantu pemerintah dalam perencanaa dan pelaksanaan pembangunan.

-          Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara.

B. Manfaat

-          Mengetahui struktur perekonomian negara (agraris, industri, atau jasa).

-          Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara, dengan cara mebandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu.

-          Dapat membandingkan perekonomian antar-daerah.

-          Dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain.

-          Dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pendapatan nasional di atas adalah, terdapat berbagai teori dan metode yang dapat digunakan untuk menentukan tingkatan-tingkatan unsur perekonomian negara. Selain itu, pembahasan di atas juga menyatakan bahwa Indonesia masih berada pada kondisi ekonomi negara miskin, dilihat dari GDP dan pendapatan per kapitanya.

            

Saran kepada pembaca adalah dengan modal pemahaman di atas, dapat turut serta memperlancar pembangunan negara. Dan selanjutnya mungkin dapat diperdalam materi pembahasan di atas pada kesempatan yang lain agar timbul pengembangan pemahaman yang lebih aplikatif untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang ada.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam penyelesaian makalah ini. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. “Teori Ekonomi Makro”.  Jakarta.

http://data.worldbank.org/country/indonesia.html  diakses pada tanggal 9 November 2010 8:17 PM.

World Development Indicator Database World Bank, 27 September 2010 diakses pada tanggal 9 November 2010 8:18 PM.

www.indonesiamatters.com/946/wold-bank-on.poverty diakses pada tanggal 9 November 2010 8:17 PM.

www.worldbank.org/depweb/english/beyond global/chapter6 diakses pada tanggal 9 November 2010 8:18PM.

http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadChart.aspx?db=2&cntrycode=IDN&sercode=&yrcode=YR2008 diakses pada tanggal 9 November 2010 8:19 PM.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_ekonomi_makro/bab3_pendapatan_nasional_di_indonesia.pdf diakses pada tanggal 11 November 2010 01.10 PM.

www.docstoc.com/docs/40735347/Pendapatan-Nasional diakses pada tanggal 11 November 2010 01.16 PM.

http://ocw.usu.ac.id/.../sep_204_slide_minggu_ke__03_:_pengukuran_pendapatan_nasional.pdf diakses pada tanggal 11 November 2010 01.23 PM.