Keteguhan Pram, Rekonsiliasi Basa-Basi

Sejarah Peristiwa 1965-1966 tentang G30S, keruntuhan Orde Lama, dan berdirinya Orde Baru, masih menyimpan kabut kelam hingga sekarang. Konflik ideologis antara USSR dengan USA, Blok Timur dengan Blok Barat, komunis dengan kapitalis, menjadi narasi besar dari pergolakan yang timbul di Indonesia masa itu (lihat Cribb, 2005; Ricklefs, 2005; Roosa, 2008; Aleida, 2009). Pergolakan ideologis ini juga muncul dalam dunia sastra. Ada dua kubu sastrawan yang meruncingkan wacana tentang dua paham kesusastraan Indonesia. Yang satu Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), didirikan oleh Njoto (Iramani), D.N. Aidit, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta (Klara Akustia) dengan paham realisme sosialis, “politik adalah panglima”, “seni untuk rakyat”. Tokoh-tokohnya antara lain Agam Wispi, Putu Oka Sukanta, Rivai Apin, dan Pramoedya Ananta Toer. Yang satu lagi adalah kelompok Manifestasi Kebudayaan (Manikebu), yang digawangi Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, W.S. Rendra, Arief Budiman (Soe Hok Djin), H.B. Jassin, dan masih banyak lagi, dengan paham humanisme universal, “seni untuk seni” (Sambodja, 2010). Di luar kubu itu, masih terdapat sastrawan lain yang berafiliasi partai politik, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) underbow PNI yang dipimpin Sitor Situmorang, dan sastrawan-satsrawan independen seperti Ajip Rosidi (Budiman, 2006).

Rezim Orde Lama, Soekarno mendukung Lekra, melarang Manikebu karena dianggap menghambat revolusi yang belum usai. Rezim Orde Baru, berganti, Lekra dilarang karena dicap PKI oleh Soeharto, sedangkan Manikebu mendapatkan kebebasannya. Dalam gejolak politik yang demikian riuh, terdapat hal penting yang patut dicatat sejarah, yakni konstelasi karya sastra, sastrawan, serta hubungannya dengan situasi politik dan represi Orde Baru. Gambaran mengenai konstelasi itu diwakili oleh kehidupan dan keteguhan yang dimiliki seorang Pramoedya Ananta Toer.

Pram adalah sastrawan Lekra yang bukan komunis, namun tetap revolusioner. Mengarang karya-karya novel seperti Bumi Manusia, Gadis Pantai, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Banyak buku-bukunya dibakar dan dilarang terbit. Pernah pula dipenjara selama 14 tahun (1965-1979) oleh rezim Orde Baru karena dianggap terlibat dalam Peristiwa G30S. Di lain sisi, Pram dikatakan sebagai “sastrawan nomor wahid di Indonesia”, di mana “tanpa karyanya, seluruh dunia hampir-hampir tidak mengenal kehadiran kesusastraan Indonesia modern” (Teeuw, 1980). Pernah pula membuat kontroversi karena pada 19 Juli 1995 dinobatkan sebagai penerima anugerah Magsaysay di bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif dari Yayasan Ramon Magsaysay di Filipina.

Pramoedya Ananta Toer (6 Februari 1925 - 30 April 2006)

Pram bukanlah orang cengeng. Walau dipenjara, dia terus menulis dan melawan. Dia memiliki kepedihan yang mendalam kepada rezim Orde Baru, bukan karena dia dipenjara, namun karena karya-karyanya dibakar, dan rezim Orde Baru dengan angkuh berdiri di atas penderitaan orang-orang Tapol dan Eks-Tapol yang difitnah, dibunuh, dan dizalimi. Pram secara tegas tidak dapat memaafkan kejahatan-kejahatan itu begitu saja, walaupun Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah meminta maaf/mengupayakan rekonsiliasi, dan Goenawan Mohamad memintanya untuk memaafkan. Pram pun berpulang pada tanggal 30 April 2006. Keteguhannya untuk menolak rekonsiliasi terlihat dalam surat ini:

Surat Pramodeya Ananta Toer kepada Goenawan Mohamad

saya bukan nelson mandela

saya tidak memerlukan basa-basi

gampang amat gus dur minta maaf

dan mengajak rekonsiliasi

dia bicara atas nama siapa?

NU atau Presiden?

kalau NU, kenapa dia bicara sebagai presiden?

kalau presiden, kenapa DPR dan MPR dilewatkan?

biarkan DPR dan MPR yang bicara

tak usah presiden

yang saya inginkan adalah tegaknya hukum

dan keadilan di Indonesia

penderitaan kami adalah urusan Negara

kenapa DPR dan MPR diam saja?

saya tidak mudah memaafkan orang

karena sudah terlalu pahit menjadi orang Indonesia

basa-basi baik saja

tapi hanya basa-basi

selanjutnya mau apa?

maukah negara menggantikan kerugian

orang-orang seperti saya?

minta maaf saja tidak cukup

dirikan dan tegakkan hukum

semuanya mesti lewat hukum

harus jadi keputusan DPR dan MPR

tidak bisa begitu saja basa-basi minta maaf

ketika saya dibebaskan dari Pulau Buru

saya menerima surat keterangan

bahwa saya tidak terlibat G30S/PKI

namun setelah itu tidak ada tindakan apa-apa

saya sudah kehilangan kepercayaan

saya tidak percaya gus dur

saya tidak percaya goenawan mohamad

kalian ikut mendirikan rezim orde baru

saya tidak percaya dengan semua elite politik Indonesia

tak terkecuali intelektualnya

mereka selama ini memilih diam

dan menerima fasisme

mereka ikut bertanggung jawab atas penderitaan

yang saya alami

bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan orba

dalam hitungan hari, minggu, atau bulan

mungkin saya akan mati

karena penyempitan pembuluh darah jantung

basa-basi tak lagi menghibur saya

Catatan: Surat Pramodeya ini ditulis sebagai jawaban atas tulisan Goenawan Mohamad, “Surat Terbuka untuk Pramoedya Ananta Toer” yang dimuat di Majalah Tempo 3-9 April 2000, dan dimuat ulang dalam buku “Setelah Revolusi Tak Ada Lagi” (2004). Harian Kompas, 15 Maret 2000 menulis, “Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan, sejak dulu, ketika masih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), dirinya sudah meminta maaf terhadap korban Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).”

Surat dan catatan ini dikutip menyeluruh dari Asep Sambodja (2010) “Historiografi Sastra Indonesia 1960-an” terbitan bukupop, Jakarta.

Sungguh dalam kepedihannya, disiksa batinnya, dibohongi nalarnya. Walau begitu, Pram tetap memikirkan nasib kawan-kawan yang sepenanggungan dengannya. Ucapan maaf tak cukup. Menolak memaafkan karena caranya bukan demikian. Masih memercayai hukum dan keadilan, di tengah ketidakpercayaannya terhadap elite politik dan intelektual. Keteguhan Pram menolak rekonsiliasi yang basa-basi ini.

Kukusan, 2 Desember 2013

Langitantyo Tri Gezar

FISIP UI 2010