Konsep-Konsep Dasar Ilmu Politik

Oleh : Langitantyo Tri Gezar, Ilmu Komunikasi FISIP UI 2010

Teori Politik: Merupakan bahasan dan renungan atas;

a) tujuan dari kegiatan politik,

b) cara-cara mencapai tujuan itu,

c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, 

d) kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory menyebutkan teori politik sebagai teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma untuk perilaku politik (norms for political behavior).

A.1 Filsafat politik: Mencari penjelasan berdasar rasio, melihat adanya hubungan antara sifat hakikat alam dengan sikap hakikat kehidupan politik nyata. Berpokok pikiran persoalan menyangkut alam harus dipecahkan dahulu sebelum persoalan politik sehari-hari dapat ditanggulangi.

A.2 Teori politik sistematis: Mendasarkan diri atas pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Hanya mencoba untuk merealisasikan norma dalam program politik.

A.3 Ideologi politik: Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, keyakinan, suatu Weltanschauung, yang dimiliki seorang/sekelompok atas dasar menentukan sikap dan perilaku politik.

B. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai (non-valutional/value free). Biasanya bersifat deskriptif dan komparatif.

Masyarakat: Robert M. Mclver menjelaskan “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata”.Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk bekerjasama demi mencapai sebuah nilai (value), dan juga naluri untuk bersaing.

Harold Laswell merinci delapan nilai yang diinginkan manusia

a) Kekuasaan (power)

b) Kekayaan (wealth),

c) Penghormatan (respect),

d) Kesehatan (well-being),

e) Kejujuran (rectitude),

f) Keterampilan (skill),

g) Pendidikan/Penerangan (enlightenment),

h) Kasih saying (affection).

Negara: Roger H. Soltau (An Introduction to Politics, hlm.1) – “The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of community”.

Harold J. Laski (The State in Theory and Practice, hlm.8-9) – “The state is a society ehich is integrated by possesing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society state when the way of live to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive binding upon them all”.

Max Weber – “The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory”.

Robert M. Mclver (The Modern State, hlm.22) – “The state is an association which, acting through laws as pormulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order”.

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.

Dua tugas negara menurut Miriam Budiardjo:

A) Mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial.

B) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Tiga sifat negara menurut Miriam Budiardjo:

A) Sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal demi ketertiban melalui peraturan perundang-undangan.

B) Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

C) Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Unsur negara: Wilayah - Negara menduduki tempat tertentu di mukai bumi dengan perbatasan-perbatasan dan berkuasa atas tanah, laut, dan angkasa. Penduduk - Ernest Renan : “Pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keingian untuk mencapainya lagi di masa depan”. Pemerintah - Bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara, biasanya terbagi menjadi tiga (eksekutif, legislatif, yudikatif). Kedaulatan - kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melakukannya dengan berbagai cara. Terbagi dua (internal sovereignty dan external sovereignty).

Tujuan dan Fungsi Negara: Tujuan terakhir negara, menciptakan kebahagiaan rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth). Roger H. Soltau – “The freest possible development and creative self-expression of its members” (An Introduction to Politics, hlm. 253). Harold J. Laski – “Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires” (The State in Theory and Practice, hlm. 12).

Minimum fungsi negara yang mutlak:

1. Melaksanakan penertiban (law and order)

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

3. Pertahanan

4. Menegakkan keadilan.

Charles M. Merriam – Keamanan ekstern, keamanan intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan.

Konsep Sistem Politik: Sistem politik seperti organisme yang terdiri dari bagian-bagian  yang saling bergantung dan berinteraksi. Setiap perubahan satu bagian mempengaruhi bagian lain dan sistem bekerja dalam lingkungan. Konsep sistem politik dipakai untuk analisa, di mana sistem bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel dan dapat diterapkan pada situasi konkret (negara, kota, dll). Mendasarkan studi tentang gejala politik berkonteks tingkah laku masyarakat. Konsep ini memiliki istilah proses, yaitu pola buatan manusia mengatur hubungan sesama (yang jelas dan kurang jelas), lalu istilah structure of behavior, mencakup lembaga formal, dan fungsi policy decisions (bernilai materiil dan non-materiil). Sistem politik adalah open system, terbuka terhadap pengaruh lain. Berproses input yang diolah (conversion) menjadi output (keputusan/kebijaksanaan), mendapat feed-back, lalu output kembali menjadi input.

Salah satu aspek penting adalah political culture (keseluruhan pandangan, norma, orientasi, kepercayaan, simbol) yang mencerminkan faktor subyektif.

Empat variabel sistem politik:

1. Kekuasaan

2. Kepentingan

3. Kebijaksanaan

4. Budaya Politik.

Konsep Kekuasaan: W. Connoly (1983) dan S. Lukes (1974) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan, tidak dapat dicapai konsensus. Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini (Max Weber, Wirtschaft und Gesselshaft dalam Tubingen, Mohr, 1922). Definisi serupa oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, serta Barbara Goodwin (2003). Isyarat kekuasaan yang jelas (manifest power) dan yang tidak ada (implicit power, oleh Carl Friedrich disebut the rule of anticipated reactions). Esensi kekuasaan mengadakan sanksi: Force, Coercion, Persuasion, dan Reward.

Sumber Kekuasaan: Kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Membedakan scope of power (kegiatan, perilaku, sikap, dan keputusan sebagai obyek kekuasaan) dan domain of power (menunjuk pada pelaku atau kolektivitas yang kena kekuasaan) (Jack H. Nagel, The Descriptive Analysis of Power, hlm.14). Dalam hubungan kekuasaan (power relationship), selalu ada hubungan asimetris yang menimbulkan ketergantungan (dependency). Sosiolog Talcott Parsons cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata ampuh mencapai tujuan kolektif dengan membuat keputusan mengikat serta sanksi negatif.

Wewenang (Authority) dan Keabsahan (Legitimacy): Robert Bierstedt dalam Analysis of Social Power – Wewenang (authority) adalah kekuasaan yang dilembagakan (institutionalized power). Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Power and Society – Wewenang adalah kekuasaan formal. Max Weber (1864-1922) ada tiga macam wewenang: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. David Easton (A System Analysis of Political Life, hlm.273) – Keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntuta dari rezim itu. A.M. Lipset (Political Man: The Social Bases of Politics, hlm.29) – Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu.

Pengaruh: Floyd Hunter (Community Power Structure, hlm.164) – “Kekuasaan merupakan pengertian pokok, dan pengaruh bentuk khususnya”. Sependapat dengan Carl Friedrich dalam An Introduction to Political Theory. Berbeda pula dengan Laswell dan Kaplan yang menganggap pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai konsep khusus. Uwe Becker – “Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang-berbeda dengan kekuasaan-tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan”. Norman Barry (An Introduction to Modern Theory, hlm.99) – “Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar tidak bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya”. Robert Dahl (The Concept of Power, 1957) – “A mempunyai kekuasaan atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan”. Di buku selanjutnya, Modern Political Analysis (1963), dengan perumusan sama persis, mengganti istilah “kekuasaan” dengan “pengaruh”. Pengaruh bukan satu-satunya faktor penentu perilaku, dan tidak seefektif kekuasaan. Namun mengandung unsur psikologis yang sering berhasil.

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK

Pengantar: Mengamati kegiatan politik dilakukan dengan berbagai cara, tergantung perspektif dan kerangka acuannya.Vernon van Dyke (Political Science: A Philosophical Analysis, hlm.114) - ”Suatu pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan”.

Pendekatan Legal/Institutional/Tradisional: Negara menjadi fokus pokok, terutama konstitusional dan yuridisnya. Membahas kekuasaan dan wewenang, serta sering normatif mengasumsikan norma demokrasi Barat. Namun kurang memberi peluang terbentuknya teori baru. Contoh karya: R. Kranenburg, Algemene Staatsleer.

Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach/Structural-Functional): Mempelajari perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. David Easton (1962) dan Albert Somit (1967): 1) Perilaku politik menampilkan regularities, dirumuskan, kemudian diverifikasi dengan analisis.

2) Membedakan norma (sesuai dengan ideal/standart tertentu) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman) secara jelas.

3) Analisis politik harus value-free, karena nilai tidak dapat diukur secara ilmiah.

4) Sistematis dan theory building.

5) Pure science.

Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu suatu sistem politik menjadi subsistem dari sistem sosial. Semua sistem mempunyai struktur, dan unsur dari struktur menyelenggarakan fungsi.

Pendekatan Pasca-Perilaku: David Easton (The New Revolution in Political Science, 1969):

1) Dengan pendekatan perilaku, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan. Menangani masalah sosial lebih mendesak daripada kecermatan penelitian.

2) Pendekatan perilaku konservatif, menekankan keseimbangan dan stabilitas tanpa memerhatikan gejala perubahan.

3) Dalam penelitian, nilai tidak boleh dihilangkan.

4) Peneliti harus aktif mengubah masyarakat dan action-oriented.

Pendekatan Neo-Marxis: Bertell Ollman dan Edward Vernoff (The Left Academy, hlm.7) - “Sarjana Neo-Marxis adalah mereka yang meyakini sebagian pandangan Marx mengenai kapitalis dan sejarah, dan memakai metode analisisnya”. Menolak komunisme dari Uni-Soviet karena represif, tapi juga tidak setuju dengan aspek kapitalis, serta kecewa dengan kalangan sosial-demokrat. Yang sangat menarik, ramalan tentang keruntuhan kapitalisme dan etika humanis bahwa manusia pada hakikatnya baik. Kelemahannya, mempelajari Marxis dalam dunia yang banyak berubah serta karangannya fragmentaris. Membahas masalah sosial dari perspektif analisis holistik (hubungan erat politik-ekonomi) dan dialektika (konflik antarkelas). Ada juga Marxisme Eksistensialis yang banyak memakai analisis interdisipliner. Tapi banyak dikritik oleh Neo-Marxis mainstream. Sekurang-kurangnya menimbulkan kepekaan terhadap hal di bawah permukaan.

Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Mengkhususkan penelitian pada hubungan negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, bahwa imperialisme masih hidup namun berubah menjadi dominasi ekonomi. Negara berkembang menyediakan sumber daya manusia dan alam serta menjadi pasar.

Pendekatan Pilihan Rasional (Rational/Public/Collective Choice): Optimilisasi kepentingan dan efisiensi merupakan intinya. James B. Rule (terjemahan dipersingkat) –

1) Tindakan manusia adalah instrumen, usaha mencapai tujuan tersusun hierarkis yang mencerminkan preferensi mengenai keinginan dan relatif stabil.

2) Aktor merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional yang ditentukan informasi relevansi.

3) Proses sosial skala besar merupakan hasil kalkulasi tersebut.

Banyak dikritik karena dianggap tidak memerhatikan kenyataan bahwa manusia sering tidak rasional, serta cenderung mengabaikan kesejahteraan dan kepentingan umum (individualistik dan materialistik). Namun berjasa pada usaha kuantifikasi ilmu politik, studi empiris yang terbukti, ketimbang abstrak dan spekulatif.

Pendekatan Institutionalisme Baru: Melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu. Jan-Erik Lane dan Svante Ersson (Comparative Politics: An Introduction and New Approach, hlm.116) – Institusi mencakup;

1) Struktur fisik,

2) Struktur demografis,

3) Perkembangan historis,

4) Jaringan pribadi,

5) Struktur sementara.

Robert E. Goodin (lbid., hlm.196) –

1) Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.

2) Pembatasan terdiri dari pola norma dan pola peran serta perilaku dari pemegang peran.

3) Pembatasan ini juga memberi keuntungan bagi individu maupun kelompok untuk mengejar proyek masing-masing.

4) Faktor pembatas juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi.

5) Mempunyai akar historis peninggalan tindakan lalu.

6) Mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan berbeda. Cara mengubah institusi menjadi lebih demokratis dengan proses institutional engineering (rekayasa institusional) melalui institutional design. Lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal-moneter, pasar, serta global ketimbang masalah konstitusi yuridis.

Kesimpulan: Pendekatan di atas merupakan akumulasi pengetahuan. Perdebatan intelektual telah memperkaya khazanah analisis, mempertajam alat analisis, dan memperluas cakrawala. Dewasa ini terbentuk kesadaran setiap pendekatan hanya menyikap sebagian tabir kehidupan politik dan tidak ada pendekatan yang mandiri mampu menjelaskan semua gejala politik. Tumbuh visi pluralis mengenai metode dan pendekatan yang saling melengkapi untuk meningkatkan kredibilitas ilmu politik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.